PADANG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat secara resmi meluncurkan “Rumah Advokasi Hukum PKS Sumbar” pada hari Selasa (14/07/2026). Acara peluncuran ini berlangsung khidmat di Kantor DPTW PKS Sumatera Barat
Baca Selengkapnya
SERANG — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam m
Baca Selengkapnya
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.
Baca Selengkapnya
JAKARTA – Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Urgensi Kelembagaan Bank Petani dan Nelayan sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional". Forum ini
Baca Selengkapnya
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Urgensi Kelembagaan Bank Petani dan Nelayan sebagai Instrumen Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional", sebaga
Baca Selengkapnya
JAKARTA – Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Prof. Muhammad Firdaus menilai Bank Petani dan Nelayan layak dikembangkan sebagai upaya memperkuat pembiayaan sektor pangan.
Baca Selengkapnya
Jakarta, - Fraksi Partai Golkar menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang sebelumnya ditetapkan minimal 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Jakarta, - Fraksi Partai Golkar DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Selengkapnya
Jakarta, - Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut partainya akan memberikan sanksi berat, termasuk pemecatan, bagi kadernya yang terbukti terlibat perundungan dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni alias Icha.
Baca Selengkapnya
SERANG, – Komitmen terhadap kedisiplinan menjadi salah satu nilai utama dalam kegiatan Kemah Bela Negara (Kembara) yang diselenggarakan Bidang Kepanduan dan Bela Negara (BKBN) DPW PKS Banten di kawasan Gunung Malang, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Ser
Baca Selengkapnya
JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Relawan dan Saksi Nasional, Bachtiar Firdaus, menegaskan bahwa setiap relawan yang bergabung dalam jaringan kerelawanan PKS harus memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya tidak terlibat dalam perilaku lesbian, gay, bis
Baca Selengkapnya
belum mencukupi kebutuhan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Jakarta, - DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) menggelar kegiatan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub).
Baca Selengkapnya
Jakarta — Ketua DPP PKS Bidang Koperasi dan Desa, Reni Astuti, menyampaikan ucapan Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79 yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2026 kepada seluruh insan koperasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
otomatis langsung dipecat.
Baca Selengkapnya
Wihaji, resmi terpilih sebagai Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) periode 2026-2030. Wihaji terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub)
Baca Selengkapnya
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum membangun kontrak sosial baru bagi dunia kerja Indonesia yang mampu menjamin perli
Baca Selengkapnya
MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagai langkah preventif dalam memperkuat perlindungan terh
Baca Selengkapnya
JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly mengapresiasi peluncuran program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus mempercep
Baca Selengkapnya
JAKARTA — Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Meity Rahmatia meminta pemerintah memikirkan dengan matang Komponen Cadangan napi penerima amnesti pada 2026. Ia mengaku mendukung program tersebut, namun harus didesain s
Baca Selengkapnya