Subang, Jalancagak.com

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar rapat pleno kedua Wantimpres. Rapat tersebut menyepakati pembagian tiga bidang strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hukum, dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar; Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno; serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung. Pembagian tiga bidang ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran.

tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran. Wantimpres harus mampu membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan yang bisa segera dijalankan Presiden," kata anggota Wantimpres Bambang Soesatyo (Bamsoet) setelah mengikuti Rapat Pleno Kedua Wantimpres di kantor Sekretaris Negara Jakarta, Kamis (15/10/26).

hukum, dan keamanan. Ketua MPR ke-15 ini menjelaskan, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar beranggotakan sembilan orang, yakni dirinya, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.

HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Cakupannya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Bidang ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, serta menghadapi ancaman siber dan kejahatan lintas negara.

dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus menjadi perhatian utama," kata Bamsoet.

termasuk Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.

pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif. Bidang ini berperan mengkaji efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan semakin dirasakan rakyat.

lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya," tegas Bamsoet.

termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.

meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, serta koordinasi bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Mitranya mencakup kementerian yang menangani investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, transmigrasi, perhubungan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bidang ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja.

hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan analisis mengapa investasi belum optimal, biaya logistik masih tinggi, industri menghadapi tekanan, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," jelas Bamsoet

misalnya, berkaitan dengan ketahanan energi, distribusi, harga pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial.

pendidikan, industri, dan kualitas tenaga kerja. Karena itu, Wantimpres perlu memperkuat koordinasi antar kementerian, memanfaatkan data BPS dan Bappenas, serta menyusun rekomendasi lintas sektor yang terukur.

termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan tiga bidang yang bekerja secara sinergis, Wantimpres dapat semakin mampu membantu Presiden Prabowo mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet.