Terima Delegasi KNHTN IX, Waka MPR Dorong Penguatan Demokrasi Negara Hukum
Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara MPR, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menyampaikan hasil kajian serta rekomendasi mengenai perbaikan kehidupan demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
pertemuan dengan kalangan akademisi dan masyarakat sipil memiliki arti penting untuk menjaga tradisi pemikiran kritis sekaligus memperkuat tanggung jawab bersama dalam membaca arah perjalanan konstitusi. Karena itu, hasil kajian dan aspirasi yang disampaikan perlu memperoleh perhatian dalam pengkajian ketatanegaraan.
bukan semata-mata dalam pertimbangan politik sesaat. Keterbukaan untuk mendengar, menerima kritik, dan menampung pandangan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
praktisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan kementerian dan lembaga negara.
perwakilan peserta menyampaikan rekomendasi dari lima kelompok pembahasan, yakni konsolidasi regulasi dan kelembagaan negara; keadilan ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat; kemandirian dan integritas kekuasaan kehakiman; pemilihan umum yang demokratis dan konstitusional; serta penguatan kelembagaan partai politik.
peserta mendorong demokratisasi internal, kaderisasi berbasis kemampuan dan integritas, serta transparansi pengelolaan organisasi dan keuangan partai. Pembenahan partai politik dipandang penting untuk meningkatkan kualitas rekrutmen politik dan mencegah pemusatan kekuasaan pada elite atau figur tertentu.
rekomendasi mengenai pemilu menekankan perlunya pembaruan kerangka hukum, kejelasan pengaturan transisi keserentakan pemilu, dan penguatan keterwakilan perempuan secara substantif. Peserta juga mengusulkan penggunaan teknologi yang mendukung prinsip pemilu, penyederhanaan penegakan hukum, transparansi dana kampanye, serta penataan kelembagaan penyelenggara.
peserta menyoroti pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan, evaluasi regulasi berbasis bukti, serta penguatan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga. Rekomendasi tersebut juga mencakup penguatan peran lembaga perwakilan dan penataan hubungan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.
peserta menekankan bahwa independensi peradilan harus diperkuat bersamaan dengan integritas dan pengawasan. Usulan yang disampaikan meliputi penguatan kemandirian yudisial, administratif, keuangan, dan sumber daya manusia, pembaruan pengaturan jabatan hakim, keterbukaan proses pengujian peraturan, serta reformasi peradilan militer.
demokrasi ekonomi, dan kelestarian ekosistem sebagai tujuan yang saling berkaitan. Sejalan dengan hal itu, para peserta mendorong perlindungan ruang hidup masyarakat adat, penguatan tanggung jawab korporasi, hingga pencegahan pemiskinan struktural.
Lestari mengajak kalangan akademisi dan masyarakat luas memberikan masukan terhadap pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), termasuk melalui laman resmi mpr.go.id. Ia menekankan pentingnya memperkaya pembahasan dengan hasil kajian dan pandangan dari berbagai unsur masyarakat agar pertimbangan yang berkembang tidak terlepas dari kebutuhan serta kepentingan rakyat.
ada beberapa materi penting yang harus didiskusikan lebih lanjut, khususnya mengenai rancangan substansi PPHN.
PUSaKO, menyampaikan apresiasi atas kesediaan dan keterbukaan MPR dalam menerima aspirasi masyarakat hasil kajian ketatanegaraan, serta membuka ruang dialog bagi penyampaian hasil konferensi secara langsung.
Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura menyerahkan dokumen rekomendasi KNHTN IX secara simbolis kepada Lestari Moerdijat. Rangkaian penyerahan dilanjutkan dengan pemberian plakat dan foto bersama peserta.
Lestari mengajak seluruh pihak terus menjaga kehidupan berkonstitusi. Hal ini penting agar penyelenggaraan negara semakin berkeadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Simak juga Video: Ahmad Doli Bicara Penguatan Demokrasi dan Sistem Pemilu RI
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8664518/terima-delegasi-knhtn-ix-waka-mpr-dorong-penguatan-demokrasi-negara-hukum