PKS: Pemerintah dan BI Harus Perkuat Kredibilitas Kebijakan Ekonomi di Tengah Pelemahan Rupiah
Jakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar dinamika pasar jangka pendek, tetapi menjadi sinyal penting untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga konsistensi kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan investor.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengatakan tekanan terhadap rupiah perlu direspons melalui kebijakan yang terukur dan menyeluruh.
“Pelemahan rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan intervensi pasar. Ini menjadi momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan kredibilitas kebijakan, dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Handi di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,40 persen ke level Rp17.966 per dolar AS pada perdagangan Kamis (1/10/2026).
Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di level Rp17.937 per dolar AS, terdepresiasi 0,34 persen dibandingkan posisi hari sebelumnya sebesar Rp17.877 per dolar AS.
Menurut Handi, tekanan terhadap rupiah merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.
“Faktor eksternal memang memberikan tekanan yang kuat. Namun, faktor tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya penjelasan. Pasar juga mencermati kondisi fundamental domestik, terutama kesinambungan fiskal, kualitas belanja negara, prospek penerimaan, dan kebutuhan pembiayaan APBN,” jelasnya.
Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter September 2026, Bank Indonesia mencatat prospek ekonomi global masih lemah dengan pertumbuhan yang tertahan di kisaran 3,0 persen dan tekanan inflasi berada di level 4,6 persen.
Di sisi lain, suku bunga kebijakan Amerika Serikat berada pada kisaran 3,75–4,00 persen yang turut meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar AS.
Handi memahami bahwa Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak sederhana, yakni menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan ketersediaan likuiditas bagi sektor riil.
Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22–23 September 2026 yang mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal.
PKS mendorong Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter melalui intervensi pasar valuta asing yang terukur, pemanfaatan transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), penguatan instrumen lindung nilai atau hedging, serta pengelolaan likuiditas rupiah secara pruden.
“Efektivitas bauran kebijakan tersebut harus ditopang komunikasi yang transparan, konsisten, dan kredibel. Pelaku pasar perlu mendapatkan kejelasan mengenai arah kebijakan dan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas,” kata Handi.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan mandatnya.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan BI perlu diperkuat, tetapi tetap harus menjaga batas tanggung jawab serta kredibilitas kelembagaan masing-masing.
“Stabilisasi rupiah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap transmisi suku bunga kredit, biaya modal dunia usaha, investasi, serta kemampuan sektor produktif dalam menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Pelemahan Rupiah Harus Jadi Momentum Penguatan Ekspor
Di sisi lain, Handi menilai pelemahan rupiah dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional, khususnya dengan memperkuat ekspor dan memperbaiki neraca transaksi berjalan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkanq neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 kembali mencatat surplus sebesar 0,45 miliar dolar AS.
Kondisi tersebut, menurut Handi, menunjukkan pentingnya memperkuat sumber devisa yang lebih berkelanjutan.
Untuk itu, PKS mendorong pemerintah mengambil langkah strategis melalui lima pilar utama.
Pertama, memperkuat ekspor bernilai tambah melalui hilirisasi manufaktur yang kompetitif sehingga Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas mentah.
Kedua, memperluas pasar ekspor nontradisional melalui penguatan diplomasi perdagangan dan pembiayaan ekspor.
Ketiga, mendorong UMKM berorientasi ekspor melalui sertifikasi, digitalisasi, dan integrasi dengan rantai pasok global.
Keempat, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, pangan, dan barang modal dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
Kelima, mengoptimalkan investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI) yang membawa transfer teknologi dan mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
“Ketahanan rupiah tidak boleh bertumpu pada aliran modal portofolio yang rentan terhadap perubahan sentimen global. Indonesia membutuhkan sumber devisa struktural yang lebih kokoh melalui ekspor, investasi produktif, dan peningkatan daya saing industri nasional,” tegas Handi.
Ia menambahkan, stabilitas makroekonomi membutuhkan konsistensi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan strategi pembangunan nasional.
Dalam konteks APBN, disiplin fiskal menurut Handi tidak cukup hanya dilihat dari pengendalian angka defisit. Kualitas belanja, efektivitas program prioritas, transparansi pembiayaan, serta keberlanjutan fiskal jangka menengah juga harus menjadi perhatian.
“Belanja negara harus benar-benar mampu menggerakkan pertumbuhan produktif, memperluas kapasitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat basis penerimaan negara,” ujarnya.
Rupiah Stabil untuk Jaga Daya Beli dan Dunia Usaha
Handi menegaskan, pelemahan rupiah harus menjadi early warning bagi pengelolaan makroekonomi nasional.
Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia perlu merespons dinamika tersebut secara terkoordinasi, terukur, dan transparan melalui tiga agenda utama, yakni menjaga stabilitas moneter, memperkuat fundamental fiskal dan kredibilitas kebijakan, serta memperluas kapasitas produksi dan ekspor nasional.
“Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat, salah satunya tercermin dari posisi cadangan devisa. Namun, modal tersebut harus dikonversi menjadi kepercayaan pasar, produktivitas riil, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Handi.
Ia menegaskan bahwa stabilitas rupiah bukan sekadar tujuan akhir kebijakan ekonomi.
“Rupiah yang stabil merupakan instrumen penting untuk menjaga daya beli rakyat, memperkokoh dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri DPP PKS, lanjut Handi, akan terus mengawal kebijakan ekonomi yang pruden, kredibel, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/pks-pemerintah-dan-bi-harus-perkuat-kredibilitas-kebijakan-ekonomi-di-tengah-pelemahan-rupiah