Subang, Jalancagak.com

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta Kementerian Hukum mengkaji aturan perundang-undangan yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta aturan diselaraskan agar program presiden berjalan dengan lancar.

peraturan perundang-undangan mana yang kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," kata Bambang dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).

pemerintah harus bergerak cepat mencari hambatan itu untuk memanfaatkan sisa masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, hambatan sekecil apapun dapat tersendat apabila aturan yang menjadi dasar pelaksanaan belum selaras.

regulasi seharusnya menjadi alat untuk menghasilkan manfaat pembangunan. Kata, regulasi bukan untuk menambah beban birokrasi.

evaluasi juga harus dilakukan terhadap aturan yang sudah ada. Hal ini untuk melihat apakah regulasi tersebut masih relevan, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional.

bukan hanya rekomendasi di atas kertas," katanya.