Tekan Angka Kemiskinan, Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa
Taj Yasin Maemoen, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa (29/9).
walaupun angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.
" katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).
tetapi menjadi koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program OPD lainnya.
supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut," ujarnya.
Taj Yasin mengatakan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.
RT, dan RW. Hal ini dikarenakan perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Taj Yasin menilai verifikasi dan perbaikan data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Taj Yasin juga meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
ayam, dan unggas yang harus disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Imam Maskur, mengatakan upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31%.
pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Imam menyampaikan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21% atau sebanyak 3,29 juta orang.
kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah yang sebagaian besar agraris, dengan alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.
kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62% pada 2024 menjadi 0,3% pada 2025, atau turun lebih dari 50%.
pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.
terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem," pungkasnya.
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/bangun-indonesia/d-8684408/tekan-angka-kemiskinan-pemprov-jateng-perluas-program-satu-opd-satu-desa