Subang, Jalancagak.com

JAKARTA — Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak pada keluarga, memperkuat dukungan pengasuhan, dan menjamin perlindungan anak. Komitmen tersebut mengemuka dalam Sarasehan Aleg Perempuan Nasional PKS yang diselenggarakan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA) DPP PKS di Ballroom 3, Hotel Pullman Jakarta Central Park, Senin (19/10/2026).

Sarasehan yang berlangsung mulai pukul 13.15 WIB ini menghadirkan Ketua BIPEKA DPP PKS Eko Yuliarti Siroj dan Anggota Legislatif DPR RI Reni Astuti, dengan Tuti Elfita sebagai moderator. Forum tersebut menjadi ruang penguatan peran anggota legislatif perempuan PKS dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ruang Iklan 6

Ketua BIPEKA DPP PKS Eko Yuliarti Siroj menegaskan, keberpihakan terhadap keluarga harus diwujudkan melalui kebijakan dan layanan publik yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Komitmen politik kepada keluarga hanya menjadi nyata ketika warga lebih mudah memperoleh bantuan, pengasuh memiliki dukungan sistem, dan setiap anak tumbuh dengan aman di dalam rumahnya,” ujar Eko.

Menurutnya, keluarga tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan. Keluarga merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pembangunan bangsa. Karena itu, setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Eko juga menekankan pentingnya Pengarusutamaan Keluarga (PUK), yaitu pendekatan yang menempatkan perspektif dan kebutuhan keluarga sebagai pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

“Setiap kebijakan harus diuji dengan lensa keadilan keluarga. Layanan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar memenuhi administrasi. Keberhasilan juga harus diukur dari keselamatan dan keberfungsian keluarga, bukan hanya dari jumlah program yang terlaksana,” tegasnya.

Perempuan di Legislatif Harus Hadirkan Solusi Nyata

Anggota Legislatif DPR RI Reni Astuti menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan publik perlu diikuti dengan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga.

“Perempuan bukan sekadar hampir separuh penduduk Indonesia, tetapi juga separuh potensi besar bangsa. Karena itu, perempuan harus memiliki ruang dan kesempatan yang setara untuk ikut menentukan arah pembangunan,” tegas Reni.

Ia menambahkan, kebijakan publik yang inklusif perlu dibangun berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan publik bukan semata-mata persoalan keterwakilan, melainkan juga tentang memastikan kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga benar-benar dipertimbangkan dalam setiap kebijakan. Kita membutuhkan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih inklusif, yang lahir dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat secara utuh,” pungkasnya.

Dalam konteks tersebut, anggota legislatif perempuan memiliki peran strategis untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda politik dan program yang terukur. Keberpihakan terhadap keluarga perlu diwujudkan melalui kebijakan yang adil, layanan yang mudah diakses, serta evaluasi yang mengukur manfaat nyata bagi masyarakat.

Kawal Anggaran dan Pastikan Manfaat bagi Keluarga

Melalui sarasehan ini, BIPEKA DPP PKS mendorong anggota legislatif perempuan PKS di berbagai tingkatan pemerintahan untuk membawa perspektif keluarga ke dalam proses pengambilan keputusan.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi keluarga secara langsung, mengawal anggaran untuk layanan yang dibutuhkan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Perlindungan keluarga juga membutuhkan perhatian terhadap akses bantuan, dukungan bagi orang tua dan pengasuh, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan agar keluarga tidak menghadapi tantangan pengasuhan sendirian.

BIPEKA DPP PKS berharap penguatan peran anggota legislatif perempuan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan keluarga Indonesia.

Keberhasilan kebijakan keluarga, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari jumlah program yang diluncurkan, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tersedianya dukungan bagi orang tua, meningkatnya kualitas pengasuhan, hingga terjaminnya perlindungan anak dan keberfungsian keluarga secara berkelanjutan.