Subang, Jalancagak.com

Terluar, dan Tertinggal (3T). Adapun 691 dapur berada di Sumatera dan 289 tersebar di Kalimantan dan Bali.

Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terdiri dari 691 SPPG di wilayah Sumatera, 289 SPPG di wilayah Kalimantan dan Bali," kata Sudaryono di Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).

meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung.

sebelum program MBG berjalan, sebanyak 56 persen siswa berangkat ke sekolah dalam kondisi perut kosong atau lapar.

dari 56 persen peserta didik anak sekolah yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, kemudian turun menjadi 16 persen," ujar Sudaryono.

tidak boleh lagi ada anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," lanjutnya.

eks Wamentan itu juga menyebut konsumsi protein hewani harian siswa juga melonjak dari 26 persen sebelum ada MBG menjadi 84 persen. Begitu pula tingkat konsumsi buah dan sayur yang naik dari 65 persen menjadi 90 persen.

Sudaryono mendorong keterlibatan guru di sekolah dalam memberikan edukasi gizi secara berkelanjutan kepada peserta didik. Menurutnya, hal itu penting agar pemenuhan nutrisi seimbang.

BGN terus membenahi tata kelola hingga penguatan sistem pengawasan dapur MBG. Sudaryono menyebut pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk proses pengawasannya.

perizinan, standar operasional prosedur (SOP), hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

sehingga menambah kemantapan performa masak-memasak di dapur. Hasilnya, makanan yang disediakan benar-benar sehat, bersih, higienis, bergizi, dan mampu meningkatkan gizi anak-anak serta ibu hamil dan menyusui," jelasnya.

Sudaryono juga menekankan terkait oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari pembukaan dapur gizi MBG. Dia menegaskan seluruh proses aktivasi dapur dilakukan sepenuhnya berbasis sistem tanpa melibatkan perantara.

kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan," tegas Sudaryono.

pihaknya telah mendeteksi adanya oknum di beberapa daerah, seperti di Cilacap, yang meminta pungutan mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 200 juta dengan janji pengurusan dapur MBG.

segera foto, minta buktinya, dan laporkan kepada pihak berwajib, kepada polisi. Kami tidak ada calo, tidak ada menunjuk siapa pun untuk mewakili kami dalam mengaktivasi dapur-dapur ini," pungkas Sudaryono.