Anggota DPR Minta Kenaikan Avtur Tak Jadi Beban Jemaah Haji
Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta kenaikan harga avtur tak menjadi alasan untuk menaikkan biaya yang harus dibayar jemaah haji pada 2027. Dia meminta pemerintah mengevaluasi ulang semua komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
kita pahami. Berapa dampaknya terhadap tiket per jemaah? Berapa yang sudah terkontrak? Apa klausul kontraknya? Siapa yang menanggung risiko apabila terjadi perubahan harga atau force majeure? Ini harus terang sebelum satu rupiah pun dibebankan kepada jemaah," kaya Selly Gantina dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
49% dibanding periode sebelumnya yang sebesar Rp 21.102 per liter.
dalam usulan BPIH 2027 terdapat asumsi harga avtur sebesar 82 sen dolar AS untuk Garuda Indonesia dan 90 sen dolar AS untuk Saudia Airlines.
usulan tersebut juga membuka kemungkinan penerapan fuel surcharge jika harga avtur naik saat operasional. Sebab itu, Selly meminta pemerintah menjelaskan mekanisme penghitungan biaya tersebut.
kalau pemerintah meminta jemaah membayar untuk mengantisipasi risiko yang belum tentu terjadi, lalu risikonya ternyata tidak terjadi, apa jaminan uang tersebut kembali kepada jemaah?" tegasnya.
asumsi harga, skenario risiko, serta mekanisme pengembalian atau penyesuaian biaya dalam pembahasan BPIH 2027.
pembahasan BPIH 2027 sendiri masih berlangsung di Panja DPR.
Selly mengatakan semakin besar nilai manfaat dipakai untuk membiayai jemaah yang berangkat kian terbatas pula ruang nilai manfaat bagi jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.
7 juta jemaah masih berada dalam masa tunggu. Sebab itu, menurutnya, kebijakan pembiayaan haji perlu mempertimbangkan hak jemaah yang berangkat maupun yang masih menunggu.
sementara hak manfaat jemaah yang masih menunggu justru semakin kecil," ujar Selly.
dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan Armuzna, hingga komponen pelayanan lainnya.
efisienkan. Kalau kontrak bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau ada komponen yang bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tekan. Jangan setiap tekanan biaya langsung diterjemahkan menjadi tambahan beban atau tambahan penggunaan nilai manfaat," ujarnya.
pembahasan BPIH 2027 harus menghasilkan skema pembiayaan yang memperhatikan jemaah yang berangkat sekaligus keberlanjutan hak jemaah yang masih menunggu.
hitung biaya riil, buka datanya, evaluasi kontraknya, efisienkan yang bisa diefisienkan, dan lindungi hak seluruh jemaah, baik yang berangkat maupun yang masih menunggu," tutur Selly.
Simak juga Video 'Presiden Prabowo Minta Subsidi Nilai Manfaat Haji Naik Jadi 48%':
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8688523/anggota-dpr-minta-kenaikan-avtur-tak-jadi-beban-jemaah-haji