Yusuf Wibisono: Depresiasi Rupiah Harus Dibaca sebagai Alarm Reformasi Ekonomi Nasional
JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Publik pada Selasa, (9/6/2026), bertempat di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Next Policy dan Dosen FEB UI, Yusuf Wibisono sebagai salah satu narasumber utama dengan tema "Dampak Depresiasi Rupiah dan Arah Reformasi Perekonomian Nasional”
FGD MPP PKS ini menjadi forum strategis untuk membaca dampak depresiasi rupiah bukan hanya sebagai gejolak pasar valuta asing jangka pendek, melainkan sebagai sinyal serius adanya persoalan struktural dalam perekonomian nasional. Dalam paparannya, Yusuf Wibisono menekankan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak dapat dilepaskan dari fondasi ekonomi Indonesia yang masih menghadapi tantangan mendasar, seperti basis industri yang belum dalam, ekspor bernilai tambah rendah, ketergantungan impor tinggi, serta defisit transaksi berjalan yang berulang.
"Depresiasi rupiah merupakan cerminan dari kerentanan struktural yang telah berlangsung lama. Dalam tiga dekade pascakrisis Asia 1998, rupiah menunjukkan kecenderungan melemah dari waktu ke waktu. Tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global, harga minyak, dan arus modal keluar memang menjadi faktor penting, tetapi akar persoalan utamanya tetap berada pada lemahnya kemampuan ekonomi domestik dalam menghasilkan pasokan devisa yang stabil, produktif, dan berkelanjutan." ujar Yusuf Wibisono.
Salah satu perhatian utama dalam FGD MPP PKS ini adalah anomali depresiasi rupiah di tengah surplus neraca perdagangan. Secara teoritis, surplus perdagangan semestinya menjadi penopang nilai tukar. Namun, surplus perdagangan Indonesia dinilai belum cukup kuat memperkokoh rupiah karena masih sangat bergantung pada ekspor komoditas sumber daya alam seperti CPO, batubara, besi baja, bahan bakar mineral, dan produk primer lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas.
Yusuf juga menyoroti tingginya ketergantungan impor, mulai dari pangan, energi, mesin industri, teknologi, pupuk, tekstil, baja, hingga perangkat elektronik. Ketergantungan ini membuat pelemahan rupiah berdampak luas terhadap biaya hidup masyarakat, biaya produksi industri, inflasi impor, serta beban fiskal negara. Dengan demikian, pelemahan rupiah bukan hanya isu makroekonomi, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, dan ketahanan APBN.
FGD MPP PKS ini juga membahas risiko jebakan kebijakan bunga tinggi. Instrumen suku bunga tinggi dan pasar uang memang dapat membantu menahan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek, tetapi kebijakan tersebut berpotensi menaikkan biaya dana, menekan investasi produktif, melemahkan konsumsi, dan memperberat sektor riil apabila tidak diimbangi dengan reformasi struktural yang kuat.
Dalam forum tersebut, MPP PKS memandang bahwa stabilitas rupiah tidak cukup dijaga hanya melalui intervensi pasar dan pendekatan moneter. Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan membutuhkan transformasi ekonomi yang lebih mendasar, antara lain melalui pendalaman industri nasional, hilirisasi berkualitas, diversifikasi ekspor, pengurangan impor strategis, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta disiplin fiskal yang kredibel.
"Bahwa cadangan devisa tetap penting sebagai bantalan stabilitas, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen pertahanan. Fondasi rupiah yang sehat harus dibangun dari produktivitas ekonomi, ekspor bernilai tambah, industri domestik yang kuat, serta sumber devisa yang berkelanjutan. Bahwa depresiasi rupiah harus dijadikan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan nasional. Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi perlu memperkuat kualitas pertumbuhan yang produktif, inklusif, tahan krisis, berbasis industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketergantungan eksternal." ungkap Yusuf Wibisono
Rekomendasi strategis yang mengemuka dalam diskusi ini mencakup perlunya reformasi industri nasional, peta jalan substitusi impor strategis, penguatan ketahanan pangan dan energi, diversifikasi ekspor dan pasar tujuan, penataan ulang kebijakan suku bunga dan arus modal, penguatan cadangan devisa berbasis sektor produktif, serta pengendalian risiko fiskal akibat pelemahan rupiah dan fluktuasi harga energi global.
Dengan demikian, agenda penguatan rupiah harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi besar perekonomian nasional. Rupiah yang kuat tidak dapat dibangun hanya dengan intervensi pasar dan kenaikan suku bunga. Rupiah yang kuat membutuhkan ekonomi yang kuat." ujar Yusuf Wibisono menutup paparannya.
Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/yusuf-wibisono-depresiasi-rupiah-harus-dibaca-sebagai-alarm-reformasi-ekonomi-nasional