Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagi penilaian kinerja suku dinas antara wali kota atau bupati dan dinas atau badan terkait. Masing-masing pihak memperoleh porsi 50 persen, menurut Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Pembagian itu memperbesar peran pemerintah wilayah dalam mengawasi dan mengevaluasi unit kerja perangkat daerah. Pemprov berharap koordinasi lintas perangkat daerah lebih kuat dan persoalan layanan di wilayah dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

Hasil penilaian juga akan berpengaruh pada Sasaran Kinerja Pegawai serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai. Dengan demikian, evaluasi tersebut tidak hanya menjadi koordinasi administratif, tetapi terkait pula dengan penilaian kinerja aparatur.

Kebijakan ini merujuk Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang optimalisasi peran wali kota, bupati, camat, dan lurah. Pemprov DKI juga sedang membahas penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 57 melalui bidang Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memeriksa pelaksanaannya, Gubernur DKI Pramono Anung mulai mengadakan rapat terbatas bergilir di 44 kecamatan pada 3 November. Rapat pertama berlangsung di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan rangkaian itu ditargetkan selesai dalam tiga bulan.

Bagi warga, ukuran penting dari perubahan ini adalah tindak lanjut atas masalah layanan di wilayah. Sigit menyebut rapat kecamatan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendala pemerintahan setempat dan mencari solusi; Pemprov belum menyebut daftar target layanan spesifik dalam laporan tersebut.