Subang, Jalancagak.com

Eddy Soeparno, mendukung agar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dikoordinasikan dengan komando langsung dari Presiden Prabowo. Langkah tersebut diperlukan seiring meluasnya dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, konektivitas, hingga aktivitas ekonomi.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan operasi yang telah berlangsung selama 48 hari.

membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah, maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden," tuturnya dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

salah satu indikator penting adalah dampak karhutla yang sudah merembet ke sektor konektivitas nasional. Kementerian Perhubungan mencatat asap karhutla telah memengaruhi operasional sejumlah bandara di Kalimantan. Di Bandara Singkawang, misalnya, asap tebal menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16-19 Agustus.

mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, dampaknya sudah melampaui batas administratif sebuah provinsi," tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus untuk memimpin penanganan karhutla serta menginstruksikan jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum.

terpadu dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah," katanya.

pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan unsur masyarakat harus bekerja dengan target yang sama, bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan udara bersih, aktivitas ekonomi berjalan dan konektivitas pulih.

apakah penerbangan sudah normal, apakah sekolah dan aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan. Itu ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Ia juga mendukung negara untuk memburu pihak yang dengan sengaja membakar hutan maupun pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.

penegakan hukum harus berjalan tegas," lanjutnya.

Indonesia perlu membangun model ekonomi yang membuat menjaga hutan lebih menguntungkan daripada merusaknya. Karena itu, ia melihat ekonomi karbon dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

menyimpan karbon dan menjaga ekosistem, juga harus memiliki nilai ekonomi," jelasnya.

pemerintah daerah dan pengelola hutan," lanjutnya.

Pemerintah dapat mengembangkan skema insentif berbasis kinerja bagi masyarakat dan pengelola kawasan yang berhasil menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Manfaat ekonomi dari karbon dan jasa ekosistem harus dapat dirasakan sampai tingkat masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

negara harus lebih banyak berinvestasi sebelum api muncul. Masyarakat yang menjaga hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan begitu, hutan yang terjaga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hutan yang terbakar," tutupnya.

Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8630541/waka-mpr-dukung-penanganan-karhutla-dikoordinasikan-langsung-oleh-presiden