PPPK Tidore Demo Tolak Dirumahkan, Banggar DPR Minta Pemerintah Turun Tangan
Said Abdullah, menanggapi aksi demonstrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang menolak dirumahkan. Said meminta pemerintah pusat turun tangan dan berembuk dengan pemerintah daerah (pemda) lantaran kondisi fiskal di daerah sedang tidak baik-baik saja.
kalau dari sisi Banggar sebenarnya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada pemerintah, bahwa kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut turun rembuk dengan daerah," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
lanjutnya, pemda pun mampu membayar gaji PPPK.
segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK. Dan pemerintah sudah berkomitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan. Itu sudah ditekankan oleh pemerintah," ujar Said.
Said berharap kebijakan merumahkan PPPK tersebut jangan sampai terjadi. Ia menyinggung soal adanya DBH yang belum dicairkan sepenuhnya ke daerah.
sekarang, tadi diputuskan, supaya dana bagi hasil yang kurang salur sebesar Rp 132 triliun segera dicairkan untuk daerah-daerah," sambung Said.
ia menekankan kembali pentingnya pemerintah pusat untuk turun tangan secara cepat.
maka pemerintah harus turun tangan untuk mempercepat, cepat salur dana bagi hasil. Karena dana bagi hasil itu bagian dari pendapatan asli daerah," pungkasnya.
Singgung Pegawai MBG Lebih Cepat Jadi PPPK
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8565236/pppk-tidore-demo-tolak-dirumahkan-banggar-dpr-minta-pemerintah-turun-tangan