PKS Susun Kurikulum AKSES untuk Kebijakan yang Inklusif
JAKARTA — DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) menggelar FGD Penyusunan Kurikulum dan Modul Gerakan Sayangi Rentan dan Disabilitas (AKSES) PKS untuk Pejabat Publik, Ahad (9/8), di Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung pukul 08.30–12.30 WIB secara luring dan daring.
Forum menghadirkan Yeni Rosdianti dan Israyani sebagai narasumber. Pembahasan menyoroti peran strategis pejabat publik dalam membangun kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran, mulai dari identifikasi kebutuhan kelompok rentan, koordinasi, pengawalan implementasi, hingga evaluasi keberhasilan.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kebijakan sosial harus mampu melindungi setiap warga, terutama kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
"Untuk itu, kebijakan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan melibatkan pihak terdampak sejak perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi publik harus bermakna: suara masyarakat didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan," ujar Netty.
DPP PKS BPMRD menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam mendorong serta mengawal hadirnya kebijakan yang inklusif. Melalui AKSES PKS, diharapkan semakin banyak pejabat publik yang peka terhadap kebutuhan kelompok rentan dan mampu menghadirkan layanan serta kebijakan yang adil.
Sebab, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memastikan setiap warga dapat hidup setara dan bermartabat.
Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/pks-susun-kurikulum-akses-untuk-kebijakan-yang-inklusif