BANDUNG — Kementerian Dalam Negeri tidak merekomendasikan rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Perubahan APBD 2026. Badan Anggaran DPRD Jabar masih menunggu penjelasan pemerintah provinsi sebelum menentukan langkah berikutnya.

Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan di Bandung, Jumat (16/10/2026), bahwa pimpinan DPRD dan Banggar telah menerima tembusan evaluasi Kemendagri. Menurut dia, rencana pinjaman tidak memperoleh rekomendasi karena belum tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rancangan perubahan anggaran, pendapatan ditargetkan Rp27,85 triliun dan belanja Rp30,82 triliun. Pinjaman Rp3,4 triliun sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan daerah.

Konsekuensinya, sumber pembiayaan dan alokasi belanja perlu dibahas kembali. Bagi warga yang mengikuti rencana pembangunan, tahap berikutnya adalah pembahasan penyesuaian anggaran bersama pemprov, bukan pengumuman pencairan utang.

Rahmat menyebut Banggar belum merumuskan alternatif karena menunggu keterangan eksekutif. Tindak lanjut evaluasi akan dibahas bersama pemerintah provinsi sebelum rancangan Perubahan APBD 2026 disesuaikan.