Subang, Jalancagak.com

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman menyoroti peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta di tengah besarnya anggaran pelatihan kerja yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT DKI Jakarta tercatat sebesar 6,21 persen pada Agustus 2024 dan meningkat menjadi 6,31 persen pada November 2025.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Jakarta masih perlu mendapat perhatian serius. Pada November 2025, jumlah angkatan kerja di Jakarta mencapai 5,53 juta orang. (BPS DKI Jakarta).

Menurut Ade, kenaikan angka pengangguran tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terhadap efektivitas berbagai program pelatihan kerja yang selama ini dijalankan.

“Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pelatihan kerja. Pertanyaannya, sejauh mana program tersebut benar-benar berdampak terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja?,” ujar Ade Suherman.

Berdasarkan data pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja telah menjangkau 20.096 peserta dengan realisasi anggaran sebesar Rp189,4 miliar, atau rata-rata sekitar Rp9,4 juta per peserta pelatihan.

Ade menilai investasi APBD tersebut harus diukur tidak hanya dari jumlah peserta yang dilatih, tetapi juga dari tingkat penyerapan kerja pascapelatihan.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak sertifikat yang diterbitkan atau berapa peserta yang dilatih. Yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang akhirnya bekerja, membuka usaha, atau meningkatkan pendapatannya,” tegasnya.

Ia mengapresiasi sejumlah capaian positif Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), termasuk keberhasilan peserta pelatihan bahasa Jepang yang berhasil memperoleh pekerjaan di luar negeri.

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa investasi pemerintah dalam pengembangan keterampilan dapat memberikan dampak nyata apabila dirancang sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Keberhasilan alumni PPKD yang bekerja di luar negeri patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat sasaran mampu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi warga Jakarta,” katanya.

Namun demikian, Ade mengingatkan bahwa peningkatan pengangguran juga dipengaruhi oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang 2025.

Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak hanya menjalankan program secara rutin, tetapi juga lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja.

“Program ketenagakerjaan tidak boleh sekadar menyerap anggaran. Harus ada kemampuan membaca perubahan kondisi ekonomi, termasuk mengantisipasi dampak PHK dan menyesuaikan jenis pelatihan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Ade juga mendorong penguatan program padat karya sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak PHK.

Selain itu, ia menilai anggaran hubungan industrial perlu diperkuat agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta dapat memberikan pendampingan dan mediasi yang optimal bagi pekerja yang mengalami PHK.

“Di tengah meningkatnya tantangan ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi prioritas. Fungsi mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu diperkuat,” katanya.

Secara khusus, Ade juga mendorong peningkatan anggaran bagi PPKD Jakarta Selatan yang dinilai memiliki tingkat antusiasme masyarakat tinggi dan menunjukkan capaian positif dalam penempatan kerja alumninya.

“PPKD yang menunjukkan kinerja baik perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Kita harus memberikan ruang yang lebih besar bagi program-program yang terbukti berhasil meningkatkan kompetensi dan membuka akses kerja bagi masyarakat,” ujar Ade.

Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar setiap rupiah APBD yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

“Jakarta menuju kota global membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus berorientasi pada hasil dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah,” tutup Ade Suherman.

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/pengangguran-jakarta-naik-legislator-pks-minta-program-pelatihan-kerja-lebih-tepat-sasaran