Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah lintas sektor untuk menekan perjudian daring setelah data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi di Semarang mencatat 1.490.318 warga Jateng terlibat judi online sepanjang 2025. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyebut upaya pencegahan perlu melibatkan pemerintah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Pemprov akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB mengenai penanganan aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat, termasuk kemungkinan sanksi sesuai aturan disiplin. Sumarno mengatakan data ASN terindikasi juga akan diminta melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk PPATK dan OJK; tindak lanjut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Dalam paparan data PPATK, total deposit judi online warga Jateng pada 2025 tercatat Rp4.551.047.827.472. Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Tegal, Grobogan, Pemalang, Kebumen, Purbalingga, serta Kota Semarang dan Wonogiri disebut sebagai wilayah dengan jumlah pemain terbanyak. Angka tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan pengentasan konten negatif perjudian daring pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pemerintah daerah juga mendorong sosialisasi dan literasi digital menjangkau lingkungan desa hingga RT/RW. Bagi keluarga, pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai urusan bersama, selain pembatasan akses situs dan penanganan konten oleh pemerintah pusat.

Kemkomdigi menyampaikan telah menangani 180.658 konten perjudian daring selama 1–26 Oktober 2026. Pemprov Jateng menyebut pembagian peran daerah akan mencakup dampak pada pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan, serta pembinaan ASN; koordinasi lanjutan direncanakan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.