Barang komersial tidak masuk ke Gaza selama dua hari hingga 15 Oktober 2026, menurut otoritas Israel. Terhentinya kiriman tersebut memutus salah satu sumber makanan dan pakaian musim dingin bagi penduduk wilayah itu.

COGAT, badan militer Israel yang mengurusi koordinasi sipil di wilayah Palestina, menuding pedagang menghentikan pengiriman karena Hamas mengenakan biaya 10.000 shekel per truk serta meminta 30 persen penjualan dilakukan secara tunai.

Kantor media pemerintah Gaza membantah tuduhan itu. Pihaknya menyebut pembayaran tersebut merupakan sumbangan sukarela bagi dana bantuan untuk kelompok membutuhkan, termasuk janda dan anak yatim. Pembayaran tunai, katanya, dianjurkan tetapi tidak diwajibkan.

Ketua serikat pengusaha truk swasta Gaza, Nahed Sheheiber, juga membantah pedagang menjadi penyebab penghentian. Ia menyatakan pembatasan justru diberlakukan pihak Israel.

Juru bicara Dewan Pengungsi Norwegia, Shaina Low, menekankan bantuan kemanusiaan saja tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga. Berfungsinya pasar diperlukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga di Gaza.