MPP PKS Dorong Wilayah Lebih Adaptif melalui Evaluasi Implementasi Kebijakan Dasar Partai
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Forum Konsultasi Nasional Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Tahun 2026 melalui Evaluasi Implementasi Kebijakan Dasar Partai (KDP) Semester I Tahun 2026 di Hotel Citadines Antasari, Jakarta, Senin-Selasa (27-28/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk konsultasi dan supervisi pelaksanaan berbagai kebijakan dasar partai di tingkat wilayah sekaligus memperkuat sinergi antara MPP dan MPW dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Forum evaluasi implementasi KDP menghadirkan para pimpinan komisi di MPP PKS yang memberikan pembekalan sekaligus melakukan pendalaman terhadap implementasi kebijakan di wilayah. Melalui diskusi yang bersifat konsultatif dan evaluatif, peserta memperoleh masukan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sesuai dengan tantangan politik dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
"Forum konsultasi ini kita ingin bersama-sama untuk dapat melaksanakan evaluasi untuk memastikan bahwa landasan konstitusional, AD/ART, dan piranti yang lainnya itu dapat betul-betul diimplementasikan dengan baik," ungkap Sekretaris MPP Abdul Hakim sebagai pengantar.
Sesi pertama membahas implementasi tugas pokok Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), khususnya dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap pejabat publik dan berbagai persoalan strategis di daerah. Pembahasan ini menegaskan bahwa MPW memiliki peran penting sebagai penjaga arah kebijakan partai sekaligus mitra pembinaan bagi seluruh unsur kepemimpinan wilayah. Sesi ini dimoderatori oleh Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi MPP PKS Syamsul Hilal.
Selanjutnya, peserta melakukan evaluasi implementasi penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) PKS Wilayah periode 2025–2030 beserta penyelarasan dengan Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP) di tingkat wilayah. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan organisasi yang lebih sistematis, terukur, serta selaras dengan visi dan arah kebijakan nasional PKS. Sesi ini dipandu oleh Ketua Komisi SDM, Organisasi, dan Kewilayahan MPP PKS Hermanto.
Pembahasan berikutnya difokuskan pada evaluasi penyusunan Platform Wilayah sebagai dokumen strategis yang menggambarkan karakter, potensi, serta arah pengembangan kebijakan politik di masing-masing daerah. Platform wilayah diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan program-program yang lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sesi ini difasilitasi oleh Memed Sosiawan, Ketua Komisi Kebijakan Publik MPP PKS.
Dalam sesi keempat yang berlangsung di hari kedua, Selasa, (28/7), forum mengevaluasi implementasi Konsep Kewaspadaan dan Pengamanan Partai (Wanatara), termasuk penyusunan peta kewaspadaan serta sistem pengamanan organisasi di tingkat wilayah. Penguatan aspek kewaspadaan dipandang penting untuk memastikan organisasi mampu mengantisipasi berbagai tantangan internal maupun eksternal secara lebih dini dan terukur. Pembahasan sesi ini dipimpin oleh Ketua Komisi Kajian Strategis MPP PKS Sapto Waluyo.
Agenda diakhiri dengan membahas implementasi Konsepsi Pengarusutamaan Keluarga (PUK) oleh pejabat publik di wilayah. Penguatan konsepsi ini diarahkan agar para pejabat publik PKS tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi penggerak pembangunan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial di daerah. Sesi ini didampingi oleh Ketua Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga MPP PKS Reti Riseti.
Melalui kegiatan evaluasi implementasi KDP ini, MPP PKS menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola organisasi melalui mekanisme evaluasi yang sistematis, berbasis kebijakan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kepemimpinan wilayah.
"Melalui Forum Konsultasi Nasional II MPW–MPP Tahun 2026, PKS menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kepemimpinan wilayah, mempercepat kaderisasi, serta memperkokoh peran partai sebagai pelayan masyarakat yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa," ujar Ketua MPP PKS Mulyanto.
Hasil evaluasi diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat implementasi Kebijakan Dasar Partai secara lebih efektif, sekaligus mempercepat terwujudnya organisasi yang profesional, responsif terhadap dinamika zaman, serta semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/mpp-pks-dorong-wilayah-lebih-adaptif-melalui-evaluasi-implementasi-kebijakan-dasar-partai