Subang, Jalancagak.com

JAKARTA — Pembangunan nasional Indonesia tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, investasi fisik, maupun capaian infrastruktur semata. Di tengah tantangan global dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, pembangunan Indonesia membutuhkan orientasi yang lebih komprehensif, yakni pembangunan yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemaparannya, Memed Sosiawan menegaskan bahwa arah pembangunan bangsa harus tetap berpijak pada fondasi ideologis dan konstitusional negara, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, khususnya amanat Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurutnya, pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan berpotensi melahirkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural.

“Pembangunan tidak boleh semata diukur dari tingginya angka investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan hadirnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Memed.

Dalam konteks tersebut, Memed menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki platform pembangunan yang menempatkan ekonomi keadilan sebagai fondasi penting pembangunan nasional.

Selanjutnya mengutip platform resmi PKS yang menegaskan:

“Ideologi PKS dalam bidang ekonomi adalah terwujudnya ekonomi egaliter (ekonomi keadilan) sebagai cermin sistem ekonomi yang berkeadilan.” lanjut Memed.

Konsep ekonomi egaliter tersebut, menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan makro, namun juga menjamin distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata, penguatan sektor usaha rakyat, pemberdayaan UMKM, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan sumber daya strategis nasional yang berpihak pada kepentingan publik.

Selain itu, Memed juga menegaskan bahwa makna kesejahteraan dalam perspektif pembangunan nasional tidak dapat dipersempit pada ukuran material semata.

“Kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan warga secara seimbang berdasarkan pemeliharaan lingkungan hidup dan pewarisan nilai luhur. Tercapainya kemajuan bangsa yang tidak hanya diukur dengan investasi fisik dan ekonomi, melainkan juga investasi sosial berupa kreativitas, intelektualitas dan spiritualitas warga.” tambah Memed.

Menurutnya, paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergerak menuju model pembangunan yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berbasis penguatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu meliputi penguatan pendidikan, kreativitas generasi muda, ketahanan keluarga, pembangunan karakter, hingga spiritualitas sosial sebagai fondasi bangsa.

Dalam forum FGD tersebut, Memed juga menekankan bahwa tantangan bangsa ke depan—mulai dari tekanan ekonomi global, ketimpangan sosial, hingga ancaman krisis lingkungan—membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berorientasi jangka panjang.

"Karena itu, visi besar PKS untuk Mewujudkan Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat menjadi arah strategis pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan nilai kebangsaan." pungkas Memed.

Menghadapi lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan:

Pertama, memperkuat soliditas nasional dan nasionalisme untuk mencegah atau meminimalisir capital outflow. Langkah ini dilakukan dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kredibel (Good Governance and Clean Government) agar meningkatnya kepercayaan publik dan pelaku pasar.

Kedua, mendorong peningkatan ekspor produk-produk yang dibutuhkan pasar internasional untuk meningkatkan devisa nasional, pada waktu yang sama secara bertahap dan sistematis melakukan substitusi produk impor dengan produk-produk lokal.

Ketiga, penguatan UMKM, hilirisasi, dan industrialisasi pada sektor-sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian kebanyakan masyarakat, mendesak untuk dilakukan agar terjadinya transformasi struktur ekonomi, peningkatan daya saing, dan memcegah PHK. Langkah strategis ini mensyaratkan dilakukannya peningkatan kapasitas SDM dan Inovasi Nasional.

Keempat, menggalakkan sektor pariwisata untuk menarik devisa. Indonesia sebagai negara tropis dengan keindahan alam yang luar biasa memiliki daya tarik wisata alam. Wisata sejarah tentu tidak kalah daya tariknya, situs-situs sejarah masih sangat kokoh di berbagai daerah. Demikian pula wisata budaya dan religi.

Kelima, penegakan hukum yang adil, birokrasi yang bersih dan melayani, keamanan yang kuat agar tercipta iklim kondusif untuk investasi.

FGD Kebijakan Publik MPP PKS ini menjadi ruang strategis bagi penguatan gagasan dan perumusan arah kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan bangsa, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap selaras dengan cita-cita luhur pendiri bangsa.

“Keadilan sosial bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan arah pembangunan bangsa yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tutup Memed dalam paparannya.

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/meneguhkan-sila-keadilan-sosial-pks-dorong-pembangunan-indonesia-berbasis-ekonomi-berkeadilan