Marak Kepala Daerah Kena OTT, Waka DPR Saan: Biaya Politik Harus Disisir
biaya politik yang kerap dijadikan alasan kepala daerah melakukan korupsi perlu untuk disisir.
pertama memang gini ya, ini fenomena kepala daerah ya, fenomena kepala daerah yang, ini yang ke-17 kalau nggak salah, ya, yang sudah di-OTT oleh KPK. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
partai politik, hingga pemerintah.
sistem nanti demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir," ujarnya.
kredibilitas, dan komitmen kepala daerah juga menjadi faktor penting.
kan gitu loh. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente," ujarnya.
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih harus menjadi komitmen setiap kepala daerah.
kesadaran ini harus penting," tuturnya.
integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean. Jadi, clean and clear itu penting sekali," imbuh dia.
sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK. Terbaru, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terkena OTT. Total ada 19 orang yang diamankan, dan Lalu Ahmad telah dibawa ke KPK Senin (20/7) malam.
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8583706/marak-kepala-daerah-kena-ott-waka-dpr-saan-biaya-politik-harus-disisir