Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Ingatkan Pemimpin Jaga Integritas
Sebanyak 15 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejak 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada sistem pengawasan masalah keuangan.
kita memberikan guideline secara menyusun APBD ya," kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
dia mengatakan sistem pengawasan juga tetap bisa diakali oleh orang-orang yang tak memiliki integritas. Terlebih, kepala daerah berasal dari latar belakang berbeda-beda.
ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda. Kemudian yang kedua, teman-teman kita tahu juga bahwa saya udah pernah nyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah," tuturnya.
perkara korupsi bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya tak bisa mengawasi 24 jam kepala daerah.
kata dia, biaya operasional kepala daerah termasuk rendah.
karena dia take home pay pendapatan mereka kurang dibanding dengan kerja mereka misalnya, kenapa tidak misalnya biaya operasional mereka ditambah? Yang sekarang biaya operasional mereka relatif rendah mereka," ujarnya.
KPK sejak 2025 hingga sekarang telah melakukan OTT terhadap 15 kepala daerah. Terakhir adalah OTT kepada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Etik Suryani terjerat OTT terkait kasus pemerasan bawahan. Kini Etik telah ditahan KPK. Etik meminta mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai BPKAD.
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8576755/marak-kepala-daerah-kena-ott-kpk-mendagri-ingatkan-pemimpin-jaga-integritas