Subang, Jalancagak.com

Aktivis 1998 Lingkar 98 Jawa Barat (Jabar) bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi di Bandung. Eksponen gerakan 98 itu mengajak para pelaku reformasi untuk melakukan introspeksi selama 28 tahun reformasi dalam memberikan kontribusi demokrasi politik di Indonesia.

apalagi demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi. Menurut dia, yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu.

" kata jubir 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

bukan demokrasi liberal ala barat yang hanya menjamin kebebasan di kotak suara.

kekayaan sumber daya alam (SDA) negara, diatur oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," ujar Teddy.

dia menyampaikan 8 poin pandangan dan sikap Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network.

Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menjalankan mandat reformasi untuk menyita harta koruptor untuk subsidi rakyat. Hal ini dibuktikan dengan penyitaan uang dari berbagai kasus korupsi yang dilakukan akhir-akhir ini.

minimal penjara seumur hidup. Karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo," ujar Teddy.

Teddy menilai pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi.

Teddy mengatakan sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.

89 hektar lahan (terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan), yang akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi. Kami meminta kepada pemerintah untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya," kata Teddy.

Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33. Para pengelola negara diminta menjunjung efisiensi dan antikorupsi.

Teddy menyampaikan Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera. Menurut dia, Presiden merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan bahwa Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network mengecam para pengkritik berpikiran neoliberal yang menyebut program kerakyatan ini sebagai 'membakar anggaran' dan mendistorsi pasar.

Kami meminta untuk pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya," ujar Teddy.

Lingkar 98 Jabar bersama Resolution Network menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG. Ketujuh, mereka juga menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah.

Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG. Namun, dia menilai ada anomali dalam gerakan sosial saat ini, yang justru ber-mindset neoliberal.

dalam menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai. Menurutnya, demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.

seperti Kampung Nelayan, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Koperasi Merah Putih.

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Teddy.

Simak juga Video 'Prabowo ke Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat-Tegakkan Hukum yang Adil':

Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8562743/lingkar-98-jabar-konsolidasi-tegaskan-dukung-program-kerakyatan-presiden