Subang, Jalancagak.com

JAKARTA — Menjelang rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia pada akhir Oktober 2026, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia tidak seharusnya dilepaskan dari pertimbangan kemanusiaan, terutama ketika dunia masih menyaksikan penderitaan rakyat Palestina akibat konflik berkepanjangan dan operasi militer Israel di Jalur Gaza. Oleh karena itu, masyarakat dinilai berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai rekam jejak figur publik internasional, termasuk sikap dan aktivitas mereka yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.

“Musik memang bahasa universal, tetapi universalitas musik tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan dan persoalan kemanusiaan. Ketika anak-anak kehilangan orang tua, keluarga kehilangan tempat tinggal, dan warga sipil menjadi korban perang, kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan keberpihakan kepada kemanusiaan,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ikatan moral dan konstitusional yang kuat dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, mencermati rekam jejak seorang seniman internasional merupakan hal yang wajar untuk dijadikan bahan pertimbangan publik. Popularitas, prestasi, dan kualitas artistik tidak serta-merta menghapus kewajiban moral untuk bersikap peka terhadap persoalan kemanusiaan.

Hal ini juga berkaitan dengan informasi mengenai kehadiran Andrea Bocelli dalam acara Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya di Israel pada 2022. Apabila keterlibatan seorang figur publik dalam kegiatan tertentu memang terbukti mendukung suatu institusi militer, publik berhak mempertanyakan bentuk dukungan tersebut, tujuan kegiatan, dan konsekuensi moralnya.

“Yang perlu kita kedepankan adalah sikap kritis dan tanggung jawab moral. Jangan sampai slogan bahwa musik harus dipisahkan dari politik justru digunakan untuk menghindari pertanyaan tentang solidaritas terhadap korban perang. Kemanusiaan tidak boleh berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan industri hiburan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Selain itu, Ketua Majelis Masyayikh Persatuan Umat Islam (PUI) ini mengungkapkan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza harus menjadi perhatian masyarakat internasional. Korban jiwa, anak-anak yang kehilangan keluarga, warga yang mengalami luka permanen, serta rusaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan persoalan kemanusiaan yang menuntut perhatian serius.

Oleh karena itu, kita perlu menolak segala bentuk pembenaran atas serangan yang melanggar hukum humaniter internasional dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil tanpa membedakan kebangsaan, agama, maupun latar belakang politik. Sikap terhadap tragedi Palestina seharusnya berangkat dari prinsip yang konsisten. Penderitaan warga sipil di Ukraina, Palestina, maupun wilayah konflik lainnya harus memperoleh kepedulian yang sama. Tidak boleh ada standar ganda ketika dunia berbicara tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak-anak.

“Jangan sampai kita lantang membela korban di satu tempat, tetapi diam ketika anak-anak di tempat lain kehilangan nyawa dan masa depannya. Prinsip kemanusiaan harus berlaku universal, bukan dipilih berdasarkan siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku,” terang mantan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Terakhir, mantan Plt. Presiden PKS pada 2024 ini mendorong pemerintah dan penyelenggara untuk bersikap transparan serta membuka ruang bagi aspirasi masyarakat. Setiap keputusan mengenai penyelenggaraan acara perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, kewenangan pemerintah, kebebasan berekspresi, serta sensitivitas kemanusiaan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.

Selain itu, dukungan terhadap Palestina dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari menyuarakan perlindungan warga sipil, mendukung bantuan kemanusiaan, mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, hingga mengedukasi masyarakat mengenai situasi yang terjadi di Palestina.

Baca Juga: Pembentukan BRAN, Aher: Dorong Percepatan Reforma Agraria, Konflik Lahan dan Redistribusi Aset Harus Segera Dituntaskan

“Setiap warga berhak menentukan apakah akan menghadiri sebuah konser atau tidak. Namun, keputusan itu sebaiknya diambil dengan kesadaran penuh, bukan semata-mata karena popularitas seorang artis. Kita perlu kritis terhadap rekam jejak figur publik dan tetap menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pertimbangan utama. Solidaritas kepada Palestina bukan kebencian terhadap bangsa atau agama tertentu. Ini adalah sikap menolak penindasan, membela hak hidup manusia, dan memperjuangkan keadilan. Jangan biarkan gemerlap panggung hiburan membuat kita lupa pada jeritan anak-anak yang membutuhkan keselamatan dan masa depan,” tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.