Subang, Jalancagak.com

JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau (MPP PKS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Publik pada Selasa, (9/6/2026), bertempat di Aula Utama Kantor DPTP PKS, Jakarta. Forum ini menghadirkan Anggota DPR RI FPKS, Ecky Awal Muharam sebagai salah satu narasumber dengan pembahasan bertema "Dinamika Nilai Tukar Rupiah 2026: Tekanan Global, Kerentanan Eksternal, dan Tantangan Kebijakan Nasional.”

Dalam paparan Ecky disampaikan, bahwa tekanan terhadap rupiah pada 2026 tidak dipandang semata sebagai gejolak pasar uang jangka pendek, tetapi sebagai kombinasi dari tekanan global, pelemahan sektor eksternal, sentimen fiskal domestik, serta keterbatasan respons kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas makroekonomi.

"Bahwa tekanan global terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, serta arus modal global yang bergerak ke aset aman. Situasi ini membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, menghadapi tekanan yang lebih berat. Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah kenaikan harga minyak dunia. Bahwa lonjakan harga minyak tidak hanya menekan neraca perdagangan dan transaksi berjalan, tetapi juga berpotensi memperbesar beban subsidi, kompensasi energi, dan defisit APBN. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas rupiah memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi dan kredibilitas fiskal nasional," ujar Ecky

"Dari sisi domestik, Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Namun, forum ini menekankan pentingnya melihat kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi pemerintah dan konsumsi musiman dinilai belum cukup kuat menjadi fondasi nilai tukar yang stabil. Rupiah membutuhkan dukungan dari sektor riil yang produktif, industri manufaktur yang berdaya saing, ekspor bernilai tambah, serta peningkatan produktivitas nasional," lanjut Ecky

FGD MPP PKS juga mencermati tekanan inflasi yang mulai terlihat, terutama pada komponen energi, pangan, dan barang-barang yang bergantung pada bahan baku impor. Pelemahan rupiah berisiko mendorong inflasi impor yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.

Dalam paparannya Ecky menyebutkan terdapat empat faktor utama yang mendorong depresiasi rupiah, yakni tekanan geopolitik, defisit ganda pada transaksi berjalan dan transaksi finansial, ekspektasi suku bunga global yang tinggi, serta kekhawatiran terhadap risiko fiskal APBN 2026. Keempat faktor ini saling memperkuat dan menempatkan rupiah dalam tekanan yang tidak ringan.

"Tekanan juga terlihat pada Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan I-2026. Defisit transaksi berjalan dan defisit transaksi finansial secara bersamaan menjadi sinyal peringatan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari perdagangan barang dan jasa, tetapi juga dari arus modal. Ketergantungan terhadap investasi portofolio asing membuat stabilitas rupiah sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Selain berdampak pada nilai tukar, tekanan rupiah juga berpengaruh terhadap pasar modal, sektor perbankan, APBN, dan rumah tangga. Paparan tersebut mencatat bahwa IHSG mengalami koreksi tajam, investor asing melakukan aksi jual bersih, sementara sektor perbankan mulai menunjukkan kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Di tingkat masyarakat, muncul fenomena “makan tabungan” yang menunjukkan tekanan daya beli pada kelompok bawah dan menengah bawah," ungkap Ecky

MPP PKS memandang bahwa situasi ini menuntut respons kebijakan yang lebih terintegrasi. Stabilitas rupiah tidak dapat hanya diserahkan kepada Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar, atau instrumen pasar uang seperti SRBI. Kebijakan moneter memang penting untuk stabilisasi jangka pendek, tetapi penguatan rupiah yang berkelanjutan harus bertumpu pada reformasi sektor eksternal, penguatan industri, peningkatan ekspor, pengendalian impor strategis, dan konsolidasi fiskal yang kredibel.

FGD MPP PKS ini juga menekankan pentingnya menurunkan ketergantungan pada modal portofolio jangka pendek. Indonesia perlu memperbesar investasi langsung yang produktif, khususnya pada sektor manufaktur, pangan, energi, teknologi, kesehatan, dan hilirisasi bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, stabilitas rupiah tidak hanya ditopang oleh aliran modal jangka pendek, tetapi oleh kekuatan ekonomi riil yang lebih kokoh.

Dari sisi fiskal, APBN 2026 dinilai menghadapi tekanan struktural, terutama akibat beban bunga utang yang tinggi dan risiko subsidi energi. Karena itu, disiplin fiskal, kualitas belanja negara, transparansi risiko fiskal, serta penguatan belanja produktif menjadi agenda penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Melalui forum ini, MPP PKS mendorong agar agenda penguatan rupiah ditempatkan sebagai bagian dari reformasi ekonomi nasional. Reformasi tersebut perlu mencakup perbaikan struktur APBN, penguatan sektor eksternal, peningkatan kualitas pertumbuhan, pendalaman industri, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan transmisi pembiayaan ke sektor riil.

"Secara keseluruhan, menegaskan bahwa pelemahan rupiah 2026 merupakan alarm strategis bagi perekonomian Indonesia. Rupiah yang stabil tidak cukup dibangun melalui instrumen moneter semata, tetapi membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat, produktif, berdaya saing, dan kredibel di mata publik maupun investor," tutup Ecky dalam paparannya.

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/legislator-pks-depresiasi-rupiah-2026-jadi-alarm-stabilitas-ekonomi-nasional