Subang, Jalancagak.com

JAKARTA — Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Achmad Yani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran yang menimpa Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Jum’at malam (7/8/2026).

Komisi A DPRD DKI Jakarta yang membidangi sektor pemerintahan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bergerak cepat mengamankan arsip digital pendapatan daerah serta memastikan pelayanan perpajakan masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan.

​Achmad Yani menekankan Bapenda merupakan salah satu objek vital daerah yang mengelola pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, keselamatan data dan kontinuitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pasca-insiden.

​”Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang telah sigap memadamkan api,” kata Yani, Sabtu (8/8/2026)

Namun lanjut Yani, langkah penanganan pascakebakaran ini jauh lebih krusial.

“Pemprov DKI harus segera memastikan seluruh basis data perpajakan aman, ter-backup dengan baik di server cadangan, serta arsip-arsip penting dapat diselamatkan,” tegas Yani.

Yani juga menyampaikan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Komisi A mendesak adanya audit menyeluruh terhadap keandalan Sistem Proteksi Kebakaran (Apar, Hydrant, Alarm, dan jalur evakuasi) di seluruh gedung instansi pemerintahan milik Pemprov DKI.

Selain itu, Yani mendorong aparat kepolisian dan pihak berwenang melakukan investigasi secara transparan dan tuntas untuk mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran guna mencegah berulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

​”Pelayanan kepada warga Jakarta tidak boleh lumpuh akibat musibah ini. Bapenda harus meluncurkan skema pelayanan darurat dalam waktu singkat. Di sisi lain, evaluasi total terhadap standar keselamatan gedung pemerintahan di Jakarta adalah harga mati agar fasilitas publik terjamin keamanannya,” pungkas Yani.

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/kebakaran-kantor-bapenda-dki-dprd-minta-data-pajak-diamankan-dan-layanan-publik-tak-boleh-terganggu