Subang, Jalancagak.com

PONTIANAK — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendesak pemerintah untuk menangani secara amat serius bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang kondisinya kian parah. Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 ini menegaskan bahwa eskalasi titik api di Bumi Khatulistiwa telah mencapai tahap krisis yang mengancam keselamatan jiwa, keberlanjutan lingkungan, dan roda perekonomian warga. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak lagi memandang situasi ini sebagai dinamika musiman biasa.

Berdasarkan laporan dan data faktual yang dihimpun oleh DPW PKS Kalimantan Barat, dampak karhutla saat ini telah memicu krisis kemanusiaan yang cukup memprihatinkan. Ribuan warga di berbagai wilayah terdampak karhutla, baik yang mengungsi akibat pekatnya kabut asap yang mencemari udara serta dampak kesehatan di mana masyarakat terkena ISPA. Tidak hanya itu, bencana ini juga memperparah kekeringan air bersih, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar harian mereka di tengah situasi darurat.

Selain dampak pada manusia, Alifudin menyoroti kehancuran ekologis luar biasa akibat amukan si jago merah yang merambah kawasan hutan primer dan sekunder. Data lapangan menunjukkan banyaknya flora endemik dan satwa liar yang mati terbakar karena kehilangan habitat alaminya. Kehancuran keanekaragaman hayati ini dinilai sebagai kerugian tak ternilai yang membutuhkan waktu sangat lama untuk pemulihan, sekaligus merusak keseimbangan ekosistem Kalimantan secara mendasar.

Melihat skala kerusakan yang terus meluas, Alifudin menuntut langkah taktis yang masif melalui pengerahan seluruh sumber daya negara ke titik-titik bencana terparah.

Pemerintah pusat diharapkan segera memperkuat bantuan darurat dengan menambah armada helikopter pengebom air (water bombing) serta mengintensifkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca secara berkelanjutan. Intervensi berskala besar ini sangat mendesak demi memadamkan pusat-pusat api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Di samping upaya pemadaman, legislator berlatar belakang ekonomi ini meminta penanganan pengungsi dan distribusi bantuan logistik dilakukan secara cepat dan merata. Penyediaan posko kesehatan darurat untuk mengobati warga yang terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), distribusi air bersih, pasokan pangan, serta perlengkapan sanitasi harus memprioritaskan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal di setiap titik pengungsian.

Alifudin juga menekankan pentingnya penegakan hukum secara tuntas tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang memicu karhutla ini. Penyelidikan dan penyisiran intensif harus dilakukan oleh penegak hukum guna menindak tegas oknum atau korporasi yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan demi efisiensi biaya. Pembuktian pelanggaran hukum dan pengenaan sanksi berat dinilai menjadi instrumen krusial agar tragedi lingkungan ini tidak terus berulang.

Menutup keterangannya, Alifudin menegaskan bahwa Fraksi PKS di parlemen akan mengawal penanganan karhutla ini secara totalitas melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPR RI. Ia memastikan akan membawa data dan temuan DPW PKS Kalbar ini ke meja rapat kerja di Senayan untuk menagih komitmen kementerian terkait. Bagi Alifudin, penanganan karhutla bukan sekadar tugas teknis pemadaman, melainkan ikhtiar menyelamatkan kehidupan rakyat dan kelestarian alam Kalimantan Barat secara bermartabat.

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/karhutla-kalbar-kian-parah-legislator-pks-ungkap-data-dpw-kalbar-masyarakat-terkena-ispa-dan-ekosistem-hancur