Subang, Jalancagak.com

Cikande --Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Platform PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten bertema “Peran dan Kontribusi PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten”, Sabtu, 10 Oktober 2026, di Hotel Swiss-Belinn, Cikande. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan dan mempertajam substansi Platform PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten agar semakin komprehensif, kontekstual, dan mampu menjadi pijakan bagi kontribusi partai dalam menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat di Provinsi Banten.

FGD menghadirkan Baran Wirawan, Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, dan Memed Sosiawan, Ketua Kebijakan Publik MPP PKS. Kehadiran kedua narasumber diharapkan memperkuat proses pendalaman gagasan, penyelarasan arah kebijakan, serta penajaman perspektif pembangunan daerah. Forum ini juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa pemikiran strategis partai tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diterjemahkan menjadi arah perjuangan dan kontribusi yang relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat Banten.

Penyusunan Platform PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya menerjemahkan visi, misi, dan paradigma pembangunan PKS ke dalam konteks daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia, pembangunan tidak semata-mata diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau kemajuan fisik, tetapi harus menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. Orientasi tersebut menuntut pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kapasitas masyarakat, serta menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bagi seluruh warga.

Dalam kerangka tersebut, pembangunan Banten perlu dipandang melalui keterkaitan tiga bidang utama, yakni sosial-budaya, perekonomian, dan politik. Ketiganya tidak dapat berjalan secara terpisah. Penguatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Perspektif lintas bidang ini menjadi landasan penting untuk menajamkan platform agar pembangunan tidak terjebak pada pendekatan sektoral, melainkan menghasilkan manfaat yang saling menguatkan bagi masyarakat.

Pada bidang perekonomian, Platform PKS menempatkan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama. Prinsip ekonomi berkeadilan juga menekankan kesempatan yang lebih setara bagi para pelaku usaha, penguatan produktivitas, peningkatan nilai tambah, serta pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan. Dalam konteks Banten, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi kerangka untuk merumuskan gagasan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang, dan memastikan bahwa kemajuan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Sementara itu, pada bidang sosial-budaya, pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan keluarga, pembentukan karakter, serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan dan penyandang disabilitas. Pembangunan yang berorientasi pada manusia juga harus memperhatikan dimensi moral, sosial, dan spiritual, sehingga kemajuan material berjalan seimbang dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun pada bidang politik dan tata kelola, penguatan kelembagaan, kepemimpinan berintegritas, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi masyarakat merupakan unsur penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

"Penyusunan Platform PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten juga menegaskan bahwa pembangunan sudah selayaknya menyerap kearifan dan daya saing lokal (local wisdom and competitiveness) baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan." ujar Baran.

Keseluruhan gagasan tersebut berpijak pada tiga karakteristik pembangunan yang diusung PKS, yaitu integral, universal, dan partisipasi total. Integral berarti pembangunan antarsektor harus saling terhubung dan terkoordinasi. Universal berarti kebijakan pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan lintas wilayah dan lintas generasi. Adapun partisipasi total menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur terkait. Prinsip-prinsip ini menjadi relevan dalam merumuskan platform pembangunan Banten yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

"Melalui FGD ini, diharapkan Platform PKS dalam Pembangunan Provinsi Banten semakin tajam secara konseptual, selaras dengan arah perjuangan partai, dan semakin kuat dalam merumuskan orientasi kontribusi di tingkat daerah. Dokumen platform tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga menjadi landasan gagasan dan komitmen politik yang dapat dikomunikasikan kepada publik serta diperjuangkan melalui kerja-kerja nyata. Dengan demikian, PKS Banten diharapkan mampu mengambil peran yang konstruktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Banten menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat." jelas Baran.*

Artikel Telah Tayang di : https://pks.id/content/fgd-platform-pks-dalam-pembangunan-provinsi-banten-satukan-gagasan-untuk-kesejahteraan-masyarakat