DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi memastikan sistem pembayaran dan kesiapan tenaga kesehatan berjalan baik dalam kerja sama layanan kesehatan yang melibatkan sekitar 86 rumah sakit.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf mengatakan pemantauan diperlukan setelah kerja sama tersebut ditandatangani. Ia menyoroti potensi persoalan pembayaran klaim serta perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS.

Menurut Maulana, mekanisme pembayaran yang tidak lancar dapat menekan operasional rumah sakit dan berpengaruh pada mutu layanan. Ia juga menyebut jasa medis untuk pemeriksaan di sejumlah kasus dapat berada di bawah Rp20.000, sementara pembayaran obat dan pemeriksaan disebut mengalami defisit atau tunggakan administrasi.

Ia turut mengangkat keterbatasan tempat tidur di instalasi gawat darurat dan kondisi rumah singgah bagi keluarga pasien kurang mampu. Pernyataan mengenai kondisi tersebut merupakan sorotan anggota DPRD, bukan hasil audit independen.

Bagi warga yang menggunakan layanan rumah sakit, tindak lanjut penting dari kerja sama itu ialah kepastian pembiayaan dan kapasitas pelayanan, bukan hanya jumlah fasilitas yang bergabung. DPRD meminta Pemprov memperjelas tanggung jawab pembiayaan, sistem pembayaran, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta dukungan bagi pasien dan pendamping.