DPR Soroti KDMP di Papua, Minta Disesuaikan dengan Kondisi Warga
kebijakan nasional tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.
Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan berbagai kendala implementasi KDMP di wilayah Papua.
Marinus menilai sejumlah layanan yang dirancang dalam program tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Salah satu contohnya adalah distribusi LPG 3 kilogram yang sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.
tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional," ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).
apabila koperasi telah dibangun tetapi masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses untuk memanfaatkan layanan tersebut, maka tujuan program tidak akan tercapai secara optimal.
Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasinya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip dengan Papua.
khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8596072/dpr-soroti-kdmp-di-papua-minta-disesuaikan-dengan-kondisi-warga