Subang, Jalancagak.com

Deddy Sitorus, menyoroti dua Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) secara beruntun alias back to back terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Deddy menyentil kinerja pencegahan korupsi KPK.

" kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).

menurut dia, OTT akan terus berlanjut.

maka tak heran jika tindak pidana korupsi akan terus terjadi dan drama OTT akan terus berlanjut tanpa perbaikan yang fundamental. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sering kali terkait beberapa aktivitas, satu proses pengadaan, dua pemberian izin, tiga mutasi jabatan, empat setoran/pungutan OPD/dinas, lima dana operasional/bansos," ujarnya.

dia menyebutkan masalah mentalitas aparatur pemerintah juga harus dibenahi. Dia mengatakan meritokrasi harus menjadi dasar birokrasi RI.

akuntabel, terbuka dan fair. Selain kecakapan, kompetensi, KPI, profesionalisme juga aspek mentalnya harus benar-benar diuji lewat psiko test yang lengkap," kata dia.

Deddy meminta KPK dan aparat penegak hukum (APH) lain fokus di hulu persoalan dan tidak sekadar aksi di hilir melalui OTT. Dia mengatakan aparat penegak hukum harus melakukan audit berkala dan supervisi.

KPK dan APH harus fokus sejak hulu persoalan dan tidak sekedar aksi di hilir melalui OTT. Misalnya dalam hal pengadaan sebaiknya menggunakan sistem digital/e-proc/mekanisme vendor list yang kredibel dan diawasi serta diaudit secara berkala oleh auditor independen. Seharusnya pengadaan itu bersifat terpusat di tingkat provinsi di bawah supervisi KPK," ucap Deddy.

maka pemberian izin bersifat transparan dan akuntabel," tambahnya.

menurut dia, sistem pengisian jabatan bisa lebih berkualitas.

baiknya bersifat terpusat di level provinsi (tapi tidak di bawah kewenangan Gubernur), di mana daerah hanya mengusulkan hasil seleksi tetapi penetapan dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh tim yang ditetapkan dan tidak terlibat langsung dengan daerah yang mengusulkan. Dengan demikian, merit system bisa terjaga dan menghasilkan rekrutmen yang berkualitas," katanya.

perlindungan dan pemberian insentif kepada saksi atau whistleblower. Dia berharap ada pengawasan secara berkala terhadap penggunaan anggaran di daerah.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuangsing Suhardiman Amby. Ternyata Suhardiman menjabat bupati karena menggantikan bupati sebelumnya yakni, Andi Putra, yang kena OTT pada Oktober 2021.

KPK kemudian menggelar OTT lagi. Kali ini yang terjerat Syah Afandin selaku Bupati Langkat.

yakni Terbit Rencana Perangin-angin. Pada 2022, Syah Afandin menjabat Plt Bupati Langkat setelah Terbit kena tangkap KPK.

Anggota Komisi II DPR: Menyakitkan Rakyat

Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8560605/bupati-kuansing-dan-langkat-back-to-back-kena-ott-ketua-pdip-sentil-kerja-kpk