Bimteknas PKS, AMY Tegaskan Keadilan Fiskal Harus Dirasakan hingga 80 Ribu Desa

JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) menegaskan pentingnya kebijakan fiskal pusat dan daerah yang berkeadilan agar pembangunan nasional dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pelosok dan desa.

Pesan tersebut disampaikan Almuzzammil dalam pidato politik pada pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah dari PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurut Almuzzammil, Indonesia tidak hanya Jakarta. Keadilan fiskal menjadi persoalan penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas gubernur, bupati, dan wali kota, sekaligus menentukan keberlanjutan pembangunan sekitar 80 ribu desa dan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

“Kebijakan fiskal pusat dan daerah harus dirancang secara berkeadilan. Daerah tidak boleh menjadi halaman belakang pembangunan nasional. Setiap daerah harus menjadi bagian dari masa depan Indonesia,” tegas AMY.

Ia menekankan, kebijakan transfer ke daerah perlu disusun secara transparan dan terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Perumusan kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, serta risiko bencana yang dihadapi setiap daerah.

Bagi PKS, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dengan menetapkan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan distribusi sumber daya fiskal sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah.

AMY menegaskan, upaya mewujudkan keadilan fiskal bukanlah untuk mempertentangkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sebaliknya, hubungan keduanya perlu dibangun melalui kemitraan yang adil, saling memperkuat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Kita tidak sedang membangun pertentangan antara pusat dan daerah. Kita ingin membangun kemitraan fiskal yang adil, saling memperkuat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menilai, penguatan daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Karena itu, kebijakan pembangunan perlu memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya.

“Inilah esensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah kuat, Indonesia berdaulat,” pungkasnya.