Bima Arya Ajak DPRD Se-Indonesia Kawal APBD agar Lebih Berdampak
DPRD memiliki peran penting untuk mendorong daerah lebih berdaya.
pemerintah daerah (Pemda) memiliki tantangan kompleks seiring perkembangan digitalisasi, persoalan batas wilayah, hingga perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Hal itu diungkapkan oleh saat menghadiri Seminar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta, hari ini.
tapi daerah yang berdaya. Nah daerah yang berdaya ini tidak mungkin kalau DPRD-nya tidak berdaya. Kalau DPRD-nya tidak berperan," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).
evaluasi terhadap efektivitas kewenangan daerah yang berdampak bagi masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi, saat ini zaman telah berubah yang membuat peran pengawasan terhadap pemerintahan daerah tak bisa lagi dilakukan secara seragam.
Bima menyoroti masih besarnya ketergantungan sebagian Pemda terhadap transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi perlu diterapkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga penguatan kapasitas ekonomi dan fiskal daerah.
tapi kapasitas fiskal pemerintah daerah itu nggak menguat secara signifikan. Sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat ke daerah. Jadi desentralisasi yang dibagikan itu, kewenangan yang dibagi itu, tidak serta-merta membuat kapasitas fiskal menguat," ujarnya.
Bima mengingatkan agar keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran atau rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Menurutnya, pembahasan anggaran perlu semakin berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
memperkuat infrastruktur, menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka kesempatan kerja. Selain itu, DPRD juga perlu menggeser fokus pembahasan dari sekadar besaran anggaran menuju dampak yang dihasilkan dari anggaran tersebut.
investasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain," ungkap Bima.
Bima turut mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif daerah. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan kinerja pembangunan yang terukur.
Pak Menteri (Mendagri) titipkan agar dipikirkan bagaimana DPRD ini harus selalu upgrade dengan pendekatan dan perkembangan," tutupnya.
Ketua Umum ADKASI Siswanto, dan pihak terkait lainnya.
Artikel Telah Tayang di : https://news.detik.com/berita/d-8640880/bima-arya-ajak-dprd-se-indonesia-kawal-apbd-agar-lebih-berdampak