Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong agar risiko bencana diperhitungkan sejak perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Dorongan itu disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Tata Ruang Nasional, menurut laporan ANTARA pada Jumat, 13 November.

ANTARA melaporkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencatat 2.304 bencana di Indonesia sejak awal 2026 hingga 6 November. Sebanyak 94,27 persen disebut sebagai bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi; kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem termasuk kejadian yang mendominasi.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan penataan ruang perlu membantu mengidentifikasi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengarahkan pembangunan ke lokasi yang lebih aman. Dengan memasukkan risiko sejak awal, tata ruang dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan, bukan hanya pengaturan penggunaan lahan.

ANTARA juga mengutip penjelasan Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 mengatur perhatian terhadap daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko dalam penyusunan rencana tata ruang di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Rencana tata ruang juga disebut menjadi acuan dalam rekonstruksi setelah bencana.

Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, pendekatan ini berkaitan dengan penentuan lokasi pembangunan, jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta pemulihan pascabencana. ANTARA melaporkan bahwa tata ruang berbasis risiko dipandang sebagai salah satu cara agar pembangunan tetap memperhatikan keselamatan warga dan kondisi lingkungan.