Subang, Jalancagak.com

Hardiyanto Kenneth, menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memasukkan Provinsi DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berdasarkan pemantauan citra satelit pada Jumat 16 Oktober 2026.

dan memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak asap terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

laporan tersebut perlu disikapi secara serius, tetapi harus tetap berdasarkan data dan hasil pemantauan yang akurat. Sebab, terdeteksinya asap melalui citra satelit tidak serta-merta menunjukkan bahwa konsentrasi polutan di permukaan Jakarta mengalami peningkatan.

tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa kualitas udara Jakarta memburuk akibat asap karhutla hanya berdasarkan citra satelit. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan potensi risiko yang mungkin muncul apabila asap tersebut mempengaruhi kualitas udara di permukaan," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

bahwa pemantauan melalui citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, tetapi belum secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup masyarakat.

pergerakan asap di Pulau Jawa disebut bergerak ke arah tenggara hingga barat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau hanya melintas pada lapisan atmosfer atas.

pemerintah perlu menggabungkan data sebaran asap dari satelit dengan hasil pengukuran kualitas udara, termasuk konsentrasi partikulat halus PM2.5 dan PM10 serta indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI).

tetapi tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kondisi kualitas udara di permukaan, potensi dampaknya, serta langkah yang perlu dilakukan masyarakat," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Minta Kualitas Udara Dipantau Secara Real Time

Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi terkait untuk melakukan analisis terpadu mengenai perkembangan sebaran asap, kondisi meteorologi, serta kualitas udara di berbagai wilayah di Jakarta.

sehingga perubahan konsentrasi polutan dapat diketahui secara berkala. Informasi tersebut juga harus disampaikan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah," bebernya.

apabila ditemukan peningkatan konsentrasi polutan di permukaan, pemerintah harus segera memberikan informasi mengenai wilayah yang terdampak, tingkat risiko, serta rekomendasi aktivitas yang sesuai dengan kondisi kualitas udara.

mudah dipahami, dan berbasis data agar bisa mengambil langkah perlindungan yang tepat," tutur Alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI itu.

Kent juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sistem peringatan dini yang terhubung dengan langkah perlindungan kesehatan masyarakat.

kata dia, perlu berkoordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan keluhan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk.

seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan jantung, juga perlu menjadi prioritas perlindungan. Apabila hasil pengukuran menunjukkan kualitas udara berada pada tingkat yang berisiko, masyarakat perlu mendapatkan imbauan untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel halus, serta mengikuti rekomendasi resmi pemerintah," sambungnya.

penyesuaian kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruangan juga perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi kualitas udara aktual, bukan hanya karena adanya deteksi asap melalui satelit.

Dorong Koordinasi Lintas Wilayah dan Penanganan Sumber Asap

Kent menilai penanganan dampak asap karhutla membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Apabila analisis instansi terkait mengonfirmasi bahwa asap akibat dampak kebakaran di luar Jakarta turut mempengaruhi kualitas udara ibu kota, Pemprov DKI Jakarta perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain yang terdampak untuk menangani lokasi kebakaran.

penguatan pemantauan, serta dukungan terhadap pencegahan dan pemadaman kebakaran di wilayah sumber asap.

pengawasan kawasan rawan karhutla, pencegahan pembakaran lahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, serta pemulihan lahan yang rentan terbakar harus menjadi bagian dari penanganan terpadu.

" tegas Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

Kent mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengabaikan sumber pencemaran udara dari dalam kota. Emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, debu konstruksi, dan sumber pencemar lainnya tetap perlu dikendalikan.

peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, pengendalian debu di lokasi konstruksi, serta penggunaan transportasi umum untuk membantu mengurangi beban pencemaran udara.

kualitas udara DKI Jakarta dapat dipengaruhi berbagai sumber pencemar secara bersamaan. Karena itu, identifikasi sumber pencemaran harus dilakukan secara ilmiah agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.

Sekolah dan Fasilitas Kesehatan Perlu Siapkan Mitigasi

rumah sakit, puskesmas, transportasi umum, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

pengelola fasilitas perlu memiliki pedoman mengenai pengaturan aktivitas luar ruangan, pengelolaan ventilasi, dan penggunaan alat penyaring udara apabila tersedia tentunya yang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

misalnya, perlu menyesuaikan kegiatan olahraga atau aktivitas luar ruangan berdasarkan informasi resmi mengenai kualitas udara. Sementara itu, fasilitas kesehatan perlu memperkuat edukasi mengenai pencegahan paparan dan memastikan masyarakat mengetahui akses layanan kesehatan yang tersedia.

penanganan persoalan kualitas udara tidak boleh berhenti pada imbauan atau rapat koordinasi, tetapi harus disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang efektif.

Kent menyatakan akan mendorong pengawasan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan kualitas udara dan mitigasi dampak karhutla.

tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat dan mengurangi risiko paparan polutan," katanya.

informasi mengenai asap karhutla harus disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan. Pemerintah perlu membedakan hasil deteksi sebaran asap di atmosfer dengan pengukuran konsentrasi polutan di permukaan.

meningkatkan kesiap siagaan, dan membangun koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat serta daerah lain yang terdampak.

tetapi kita juga tidak boleh lengah terhadap kemungkinan dampaknya. Pemerintah DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat," tutupnya.